Polisi Diminta Pergi dari Lokalisasi

SURABAYA POST - Kehadiran polisi di Desa Sukodadi Kecamatan Kabuh Kabupaten Jombang untuk mengamankan kegiatan sosialisasi Peraturan Daerah (Perda) Pelarangan Pelacuran Nomor 15/2009 dikeluhkan warga sekitar lokalisasi itu.

Terpopuler: Orang Kaya ke Mall Bawa 20 Mobil Mewah, Gebrakan Baterai Baru BYD

Pasalnya, petugas kepolisian mengawasi gerak-gerik setiap orang yang masuk dan keluar kawasan lokalisasi Klubuk. Hal itu membuat warga merasa tidak nyaman. Warga mengharapkan polisi segera pergi meninggalkan lokalisasi Klubuk. Keinginan warga didukung Kepala Desa (Kades) Sukodadi, Slamet Mulyono, yang meminta penempatan polisi selama dua pekan terakhir ini segera ditarik dari lokalisasi.

Menurut Slamet, keberadaan polisi tidak membuat kondisi aman di lokalisasi tapi malah membuat resah warganya. “Saya atas nama warga meminta polisi segera ditarik, karena banyak warga minta saya menyampaikan aspirasi mereka ke polisi,” kata Slamet.

Ratusan Warga Serbu Rumah Ganjar Pranowo saat Open House

Slamet juga menegaskan, tidak semua warga yang berdomisili di lokalisasi Klubuk adalah muncikari. Mereka, kata Slamet, ada juga yang berprofesi sebagai pedagang, petani dan pegawai swasta. “Di Klubuk sekarang sudah tidak ada lagi PSK (Pekerja Seks Komersil, Red), karena sekitar 50 PSK yang berdiam di sini sudah meninggalkan lokasi. Kenapa masih dijaga,” kata Slamet dengan nada tanya.

Dia mengakui, kedatangan polisi di lokalisasi Klubuk itu menyusul diterapkannya Perda No. 15 tahun 2009 yang baru saja disahkan sebagai Perda Larangan Pelacuran. Namun, warga was-was dengan pengawasan berlebihan aparat. “Gerak-gerik kita selalu diawasi,” ujarnya.

Begini Suasana Salat Idul Fitri di Atas Kapal Merak-Bakauheni

Merespon ini, Kepala Bakesbangpollinmas Kabupaten Jombang, Aswan Saroso, mengatakan, kedatangan polisi di lokalisasi Klubuk untuk mencegah masuknya orang luar ke lokalisasi. Seharusnya, kata Aswan, Kades dapat menyosialisasikan tugas pengamanan dan penjagaan aparat kepolisian kepada warga. “Bukan malah sebaliknya. Polisi bukan mengawasi aktivitas warga, tapi ini preventif. Jadi, tolong disosialisasikan,” tepis Aswan.

Syarif Abdullah

Ketua Umum Partai Golongan Karya (Golkar) Airlangga Hartarto mengatakan pihaknya Golkar dan juga partai Gerinda sepakat rekomendasikan nama Ridwan Kamil Sebagai Calon Gubernur DKI Jakarta.

Golkar dan Gerindra Sepakat Rekomendasikan Ridwan Kamil untuk Pilkada DKI

Golkar dan Gerinda sepakat rekomendasikan nama Ridwan Kamil Sebagai Calon Gubernur DKI Jakarta.

img_title
VIVA.co.id
11 April 2024