"Partai Dikelola Tentara Pasti Gagal"
VIVAnews - Pemilu 2009 ini diikuti sejumlah partai yang dipimpin mantan tentara. Mulai dari Partai Demokrat, Partai Hati Nurani Rakyat, Partai Gerakan Indonesia Raya, Partai Karya Perjuangan, sampai Partai Barisan Nasional, semua dibesarkan sejumlah purnawirawan jenderal.
Bagi Profesor riset di Pusat Penelitian Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Ikrar Nusa Bhakti, fenomena itu wajar saja. Ikrar melihat para purnawirawan jenderal itu mengalami post power syndrome. Mereka terbiasa memimpin anak buah, namun begitu menginjak usia 55 tahun, dipaksa pensiun. Sehingga mereka lalu menerjunkan diri ke dunia politik di mana masih terkait erat dengan pengorganisasian massa.
Namun, di ladang baru ini, kata Ikrar, para purnawirawan jenderal merasa gamang. "Ternyata mengorganisasi tentara tidak sama dengan mengorganisasi partai politik. Cara militer yang militeristik, fasistik, tidak bisa dilakukan di partai," kata Ikrar. Akhirnya, partai-partai yang dikelola purnawirawan jenderal ini dipastikan akan sulit menjadi kuat. "Dalam sejarah demokrasi Indonesia, tidak pernah ada partai politik yang dikelola secara demokratis oleh militer berhasil menjadi kuat."
"Tapi Anda jangan bilang Golkar ya. Karena Partai Golkar dulu dibesarkan militer dalam situasi yang tidak demokratis," lanjut Ikrar yang ditemui usai sebuah diskusi di Hotel Bidakara, Jakarta, Senin, 17 November 2008. Dan ketika Reformasi datang, Golkar bermutasi menjadi partai yang digerakan politisi-politisi sipil seperti Akbar Tandjung. Golkar menanggalkan jalur ABRI dan Birokrasi yang menjadi kunci kekuasaannya selama 32 tahun.
Ikrar mencontohkan, di era multipartai tahun 1955, Jenderal AH Nasution membangun partai Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia (IPKI). IPKI mengikuti Pemilu, namun akhirnya gagal total. "Inilah contoh yang tidak pernah berhasil dipimpin oleh militer. Apalagi sekarang Demorat, Hanura, Gerindra, Barnas, (nanti) bakal susah jadi partai besar karena lahan politik berbeda dengan lahan militer. Kalau lahan politik, nuansa demokratis besar, sedangkan militer nuansa komandonya besar," jelas Ikrar.
Tak mengherankan jika bekas Wakil Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Letnan Jenderal Purnawirawan Kiki Syahnakrie mengusulkan semua partai yang dikelola tentara mengajukan satu calon presiden saja. "Usulan Kiki Syahnakrie itu orisinal. Tujuannya supaya militer tidak pecah," kata Ikrar. Namun penyatuan ini hampir mustahil dilakukan. "Ini persoalan senioritas. Dari Partai Gerindranya saja, cita-cita politiknya lain, misi politiknya lain (dengan partai yang dikelola militer lainnya). Itu menunjukkan purnawirawan tidak satu visi seperti dulu."
Batalkan Aksi Relawan Turun ke Jalan Jelang Putusan Sengketa Pilpres di MK, Prabowo Tuai Pujian
Menurut Sekjen AMMI Arip Nurahman, langkah dilakukan Prabowo ini, agar menjaga situasi tetap kondusif serta menghindari terjadinya perpecahan diantara sesama anak bangsa.
