VIVAnews - Tidak hanya Mensesneg Hatta Rajasa yang tutup mulut soal biaya cek kesehatan dan kejiwaan lebih dari 30 orang calon menteri, RSPAD pun setali tiga uang. Alasan manajemen, biaya cek yang masuk kategori 'executive' lengkap ini masih dihitung.
"Kami sedang hitung, kami sudah sampaikan ke Setneg dan akan diajukan setelah pemeriksaan selesai," kata Kepala RSPAD Supriantoro kepada wartawan di Gedung Medical Check Up RSPAD, Jakarta, Senin 19 Oktober 2009.
RSPAD, katanya, mendapat perintah dalam waktu singkat sehingga belum ada penghitungan awal. Yang pasti, selain ada dana check up juga ada dana penunjang seperti administrasi, konsumsi dan sebagainya.
Saat ditanya apakah pemeriksaan kesehatan dan kejiwaan sudah memenuhi standar, Supriantoro mengatakan, pihaknya tidak memiliki parameter untuk memenuhi standar atau tidak. Yang dilakukannya hanya merangkul hasil pemeriksaan. "Bila ada kelainan kami memberikan saran untuk tindakan pemeriksaan maupun pengobatannya," kata dia.
Pada prinsipnya pemeriksaan antara capres-cawapres beberapa waktu lalu dengan calon menteri tidak jauh berbeda, khususnya terkait tes kejiwaan dan jasmani.
"Namun hasilnya yang berbeda, kalau capres dan cawapres kita harus memutuskan apakah ada abilitas dan disabilitas, tapi kalau ini tidak menyimpulkan apa-apa," kata dia. Dalam kaitan calon menteri, RSPAD hanya merangkul hasilnya bahwa jika ditemukan ada kelainan, maka RSPAD hanya memberi saran. "Yang memutuskan presiden," katanya.
Smartfren Bakal Rights Issue Rp 8,5 Triliun, Ini Jadwalnya
PT Smartfren Telecom Tbk (FREN) dikabarkan bakal melakukan penambahan modal dengan skema rights issue dengan total nilai mencapai Rp 8,5 triliun.
