VIVAnews- Sejumlah mantan hakim agung menyatakan kekecewaannya pada Mahkamah Agung (MA), Pemerintah, dan DPR. Mereka menolak aturan mengenai batas usia pensiun hakim agung 70 tahun.Alasannya, MA masih korup.
Beberapa mantan hakim agung Rabu, 24 September 2008 berkumpul dan menyatakan penolakan mereka terhadap aturan pensiun tersebut kepada wartawan. Mereka adalah Bustanul Arifin, Laica Marzuki, Bismar Siregar, Benjamin Mangkudilaga, Arbioto. Meski tidak hadir, mantan hakim agung lainnya, Kahardiman, juga memberikan suara dukungannya.
Laica membandingkan batas pensiun hakim agung di Indonesia dengan di Amerika Serikat. Di sana, ujar Laica, hakim menjabat seumur hidup. Kalau Indonesia mau seperti itu, maka rakyat sebagai pencari keadilan harus ditanya persetujuannya."Apabila perpanjangan itu di tempat yang bersih, maka orang itu akan semakin wise. Tapi kalau tempatnya korup seperti sekarang tunggu dulu," tegas pensiunan hakim konstitusi itu.
Bustanul Arifin menilai hakim MA saat ini sudah tidak cakap dalam memutus kasus. Indikasinya, kata dia, ada tunggakan kasus. Berdasarkan informasi yang ia peroleh dari panitera, saat ini ada sudah ada 100 ribu tunggakan perkara di MA.
Isu perpanjangan usia pensiun, menempatkan MA sebagai LSM yang berdiri sendiri, bukan lagi puncak peradilan."Kalau memang benar terjadi 70 tahun itu, kita talqin-kan (kubur) saja negeri ini. Sudah tidak ada hukum lagi," tegas Bustanul.Dimasa ia menjadi hakim agung, penyelesaian perkara hanya memakan waktu maksimal tiga minggu. "Tapi sekarang? Bertumpuk-tumpuk sampai 100 ribu lebih,"tukasnya.
Sementara itu Benjamin Mangkudilaga mengungkapkan belum ada hakim agung yang mengurus pensiun ke Presiden, selain Parman Soeparman. "Silahkan Anda cek siapa yang mengajukan pensiun. Bagir belum mengurus pensiunnya," ungkap Ketua Komisi Kebenaran dan Persahabatan (KKP) RI-Timor Leste itu.
Menko Polhukam Hadi Tjahjanto sebut 3,2 Juta Orang Indonesia Main Judi Online
Menko Polhukam Hadi Tjahjanto menggelar rapat koordinasi pembentukan satuan tugas (satgas) judi online bersama beberapa kementerian/lembaga pada Selasa, 23 April 2024.
