VIVAnews - Ekonom Indef Fadil Hasan menyarankan Pemerintah, Bank Indonesia dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) agar membuka kasus penyelamatan Bank Century ke publik. Kasus ini perlu dibuka karena keberadaan kasus menyangkut calon pemimpin nomor satu di negara ini yakni Wakil Presiden Terpilih Boediono dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.
Fadil menuturkan, jangan sampai setelah dilantik (Boediono dan Sri Mulyani) kasus Bank Century (kini Bank Mutiara) tetap menghantui. "Kalau sampai mereka sudah dilantik, kasus tetap menghantui, ini akan menganggu kredibilitas kepemimpinan," ujar Fadil dalam diskusi publik menyoal 'Skandal Bank Century sebuah Kejahatan Perbankan' di Hotel Sahid Jaya, Kamis 8 Oktober 2009.
Kasus ini, kata dia, memang belum sepenuhnya dibuka ke publik, karena masih banyak dugaan. Namun, secara garis besar bahwa adanya pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sudah bisa mewakili.
"Ini karena kasus ini bisa memiliki dampak ekonomi dan politik," ujar dia.
Namun,Fadil mengaku ada juga dugaan pengambilan keputusan tentang penyelamatan Bank Century dilakukan oleh pihak yang akan duduki jabatan penting di pemrintahan mendatang. "Ini perlu dibuka agar kita mengetahui apakah kasus ini disekenariokan atau tidak," ujar dia.
Seperti diketahui bahwa sebelum diselamatkan, pemilik Bank Century sudah kabur terlebih dahulu keluar negeri. Apalagi mengingat Bank Indonesia sebagai pengawas perbankan, harusnya tahu tentang masalah itu.
"Tapi kenapa masih diselamatkan, apa informasinya tidak lengkap? Kalau sampai tidak lengkap, naif itu apa yang dibilang BI," katanya.
Untuk itu, kata Fadil, guna mengungkap apakah keputusan penyelamatan ini adalah sekenario atau bukan, DPR sebagai wakil masyarakat yang telah mendapatkan laporan BPK harus mengungkap karena dana yang digunakan itu adalah milik rakyat.
antique.putra@vivanews.com
Demokrat Munculkan Nama Dede Yusuf untuk Pilkada Jakarta 2024
Partai Demokrat menyebut nama kadernya Dede Yusuf yang potensial untuk diusung dalam Pilkada Jakarta 2024.
