VIVAnews - Pendanaan program pengendalian bahan bakar minyak (BBM) melalui kartu pintar atau smart card tahun depan belum dapat kepastian anggaran.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Purnomo Yusgiantoro mengatakan, rencananya pendanaan smart card akan dimasukkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2009. "Dana bisa dari APBN semester 1, atau setelah ada APBN-P," ujar Purnomo di kantornya, Jakarta, Senin 10 November 2008.
Sedangkan pendanaan smart card untuk tahun ini, sebesar Rp 300 miliar tidak jadi direalisasikan. Purnomo menjelaskan, dana tersebut sudah dikembalikan ke Departemen Keuangan.
Dalam APBN 2009, Panitia Anggaran menetapkan anggaran subsidi BBM Rp 101,4 triliun dan subsidi listrik Rp 60,43 triliun. Namun, panitia kerja anggaran memangkas subsidi BBM menjadi Rp 89,4 triliun dan subsidi listrik Rp 52,24 triliun.
Untuk kuota BBM sebesar 36,85 juta kilo liter (KL) yang terdiri dari premium 19,44 juta KL, minyak tanah 5,8 juta KL, solar 11,6 juta KL, serta konversi minyak tanah ke elpiji 4 juta KL.
Sebelumnya, pemerintah tetap membuka opsi penggunaan smart card BBM bersubsidi pada 2009. Direktur Jenderal Minyak dan Gas Departemen Energi dan Sumberdaya Mineral Evita Herawati Legowo mengatakan, hingga kini pihak-pihak terkait sedang mendiskusikan smart card. "Kami tetap membuka opsi itu," kata dia.
Penghulu dan Penyuluh Dilibatkan Sebagai Aktor Resolusi Konflik Berdimensi Agama
Penangangan konflik sosial yang berdimensi agama yang kerap kali terjadi di tengah-tengah masyarakat, harus terus dilakukan. Kementerian Agama bahkan melibatkan penghulu.
