VIVAnews – Partai Matahari Bangsa sudah menyiapkan gugatan uji materi atas Undang-Undang Pemilihan Presiden. Pasal yang digugat adalah tentang syarat 20 persen perolehan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan 25 persen suara dalam pemilihan legislatif untuk mendaftarkan calon presiden.
Partai ini segera mengirim gugatan ke Mahkamah Konstitusi, setelah undang-undang itu ditandatangani Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.
Sekretaris Jenderal Partai Matahari Bangsa, Ahmad Rofiq, kepada VIVAnews, mengatakan sudah berkoordinasi dengan Partai Hati Nurani Rakyat, Partai Demokrasi Pembaruan, dan Partai Keadilan Nasional Utama untuk mengajukan uji materil. Mereka sepakat mengajukan gugatan secara bersama-sama ke Mahkamah Konstitusi.
Ahmad Rofiq mengungkapkan, syarat 20 persen kursi dan 25 persen suara yang tercantum dalam Undang-Undang Pemilihan Presiden tidak akan banyak mengganggu Partai Matahari Bangsa. Sebab, katanya, partai ini tidak harus mencalonkan presiden. Walau begitu, lanjut Ahmad, sebaiknya pasal yang mengatur syarat itu dikaji ulang.
Ahmad mengatakan, pihaknya telah memiliki jaringan advokasi guna memperkarakan undang-undang itu. “Mereka sudah siap dan nanti setelah UU itu ditandangani, tim inti kami sudah siap memperkuat.”
Sejumlah partai yang sudah duduk di parlemen bersama partai baru peserta Pemilu 2009 bersiap mengajukan judicial review. Partai papan tengah di parlemen yang sudah siap, di antaranya Partai Bulan Bintang dan Partai Amanat Nasional.
Syarat 20 persen kursi dan 25 persen suara digugat karena dianggap menyulitkan partai baru dan partai papan tengah mencalonkan presiden. Mereka menganggap, syarat itu hanya menjadi domain partai besar untuk mengajukan kandidat presiden.
Antasari Azhar Ucapin Selamat ke Prabowo-Gibran: Semoga Komitmen Berantas Korupsi
Mantan Ketua KPK, Antasari Azhar mengucapkan selamat kepada Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka yang ditetapkan sebagai Presiden dan Wakil Presiden 2024 terpilih.
