Hidayat Desak BK Respons Laporan ICW

VIVAnews - Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Hidayat Nur Wahid mendesak Badan Kehormatan (BK) Dewan Perwakilan Rakyat segera merespons laporan 77 wakil rakyat yang diduga terima suap. Dugaan terima suap ini dilansir Indonesian Corruption Watch (ICW) Selasa kemarin. ICW, kata Hidayat, tentu tak asal bicara.

"Mesti ada data yang bisa dimiliki ICW, untuk ditindaklanjuti BK. Badan Kehormatan  perlu segera merespons dengan cara-cara yang proporsional dan profesional," kata anggota DPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu sebelum mengikuti rapat paripurna DPR, Rabu, 24 September 2008.

Hidayat berpendapat, kasus dugaan suap yang juga melibatkan 2 politisi PKS itu jangan sampai mengambang. Jika mengambang, akan muncul kesan semua anggota DPR yang dilaporkan ICW memang menerima suap yang berkisar antara Rp 6 juta sampai ratusan juta rupiah itu. "Atau bisa juga dikatakan, jangan-jangan BK sudah bobrok," kata pria asal Klaten, Jawa Tengah, itu.

Mengenai dua anggota PKS yang diduga ikut menerima suap itu, mantan Presiden PKS itu meminta klarifikasi lebih lanjut. Jika memang ada, PKS tak akan melindungi.

"Prinsip PKS adalah kami bukan bunker untuk koruptor dan semacamnya. Karena itu perlu ada segera klarifikasi," pungkasnya.

Waktu Idel untuk Kencing Setiap Hari, Laki-laki Harus Tahu Agar Prostat Tetap Sehat
VIVA Otomotif: Ilustrasi pelumas atau oli

Kementerian Perdagangan dan Penegak Hukum Diminta Lebih Tegas Tangani Peredaran Oli Palsu

Terkait hal tersebut, pihak PB KAMI mendesak Kementerian Perdagangan segera melakukan pengecekan kembali perizinan serta menutup pabrik pabrik yang memproduksi oli palsu.

img_title
VIVA.co.id
29 Maret 2024