VIVAnews – Mobil dinas Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sudah biasa. Sering berseliweran di jalanan Jakarta, dalam layar kaca juga kerab terlihat. Nah yang tak terlihat lagi di jalanan adalah mobil Soekarno, presiden RI pertama.
Sang Presiden untuk Dinas Kenegaraannya periode 1945-1949 menunggangi Buick-8 buatan Amerika. Konon mobil dinas pertama presiden ini adalah hasil rampasan saat masa pendudukan Jepang.
Buick-8 adalah mobil paling bagus yang ada di Jakarta saat itu. Hingga kini, kendaraan kepresidenan pertama itu tersimpan rapi di Gedong Joang 45, Jakarta Pusat.
Mobil ini ditemukan pada 1945 di belakang kantor Departemen Perhubungan Masa Kependudukan Jepang (Sekarang kantor Direktorat Jendral Perhubungan Laut, Jalan Merdeka Timur, Jakarta) oleh Sudiro, Ketua Barisan Banteng.
Nggak jelas bagaiman cerita perolehan itu. Yang pasti, riwayatnya cukup santun. Mula-mula Sudiro mendekati sopir mobil itu. Lalu dibujuknya agar dia pulang ke kampungnya saja di Kebumen.
Lalu Sudiro meminta kunci. Ajaib, si pemilik berbaik hati memberi mobil mewahnya itu dengan cuma-cuma. Selanjutnya, Sudiro mempersembahkannya untuk Soekarno. Lalu mobil inipun menggunakan nomor polisi : Indonesia 1.
Meski berumur puluhan tahun, tongkrongan mobil ini masih rapi. Terdapat selembar kaca yang memisahkan penumpang dengan pengemudi. Kaca ini dapat dibuka dengan sebuah tuas yang diputar.
Mobil ini adalah mobil type Limited-8, mobil utama Buick yang dikeluarkan pada 1939 dengan kapasitas 320 ci atau 5.247 cc. Hanya diproduksi 1.451 unit. Bermesin empat langkah memiliki 8 silinder dan 2 katup di setiap silindernya.
Mobil yang menyandang nomor polisi Rep-1 ini juga memiliki perbandingan kompresi yang cukup prima, yaitu, 6.35:1. Selain itu, juga mampu mengeluarkan tenaga yang besar, dapat mencapai 141 hp pada 3600 rpm. Dengan memiliki perbandingan Bore X Stroke, 87.3 X 109.5.
Kemenangan Prabowo-Gibran Diharap Jadi Peluang Kembangkan Ekonomi Berbasis Laut
Pasangan Prabowo-Gibran bakal memimpin Indonesia periode 2024-2029 setelah MK menolak seluruh permohonan terkait Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2024.
