VIVAnews - Pemerintah akan melobi negara donor untuk memperlancar pembangunan infrastruktur yang kini terhambat. Penyederhaan anggaran juga akan dilakukan untuk mempercepat penyerapan.
Deputi Menko Perekonomian Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Bambang Susantono mengatakan realisasi percepatan ini sedang dikaji. Untuk menyederhanakan penyerapan anggaran itu, misalnya, akan dicari penyebabnya mengapa bisa lama dicairkan. "Misal ada masalah dengan skim, maka itu harus dicari jalan keluarnya," ujar Bambang di Jakarta, Rabu 29 Oktober 2008.
Pemerintah kata Bambang juga akan mencari titik temu dengan donor. "Kita ingin mereka agar lebih rileks, misalnya untuk melihat kalau pun belum 100 persen tanah proyeknya bebas, bisa tidak nantinya (dikucurkan) atau ruas by ruas," katanya.
Selain itu dana yang dipakai juga akan dilihat apakah bisa diserap dulu atau tidak mengikuti perkembangan realisasi proyek atau bagaimana. "Lobi menjadi kunci di sini," ujar Bambang.
Langkah lain untuk percepatan yang akan ditempuh misalnya dengan mempercepat lelang. "Terutama infrastruktur dari dana APBN untuk pembangunan 2009 lelangnya bisa dimulai pada akhir 2008," ujarnya.
Satu hal yang penting, lanjutnya, adalah bagaimana mengamankan program-program infrastruktur untuk menopang daya beli masyarakat.
"Kan infrastruktur tujuannya banyak. Contohnya infrastruktur dalam rangka pekerjaan, itu diperlukan untuk meningkatkan konsumsi dan daya beli maka harus diberikan lapangan pekerjaan," ujarnya.
Infrastruktur juga penting untuk goverment spending (stimulus pertumbuhan ekonomi) dan investasi.
Sebelumnya Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati telah mengumumkan 10 langkah demi menjaga agar masyarakat terhindar dari dampak krisis. Sri Mulyani mengatakan salah satu program pemerintah adalah menjaga kesinambungan neraca pembayaran atau devisa dan mempercepat pembangunan infrastruktur dengan mempercepat pelaksanaan proyek-proyek yang sudah mendapat komitmen pembiayaan baik bilateral maupun multilateral.
Baca Juga :
Amnesty International Sebut Pelanggaran HAM di RI Semakin Buruk, Aparat Paling Banyak Terlibat
VIVA.co.id
24 April 2024
Baca Juga :
Komentar
Topik Terkait
Jangan Lewatkan
Terpopuler
Selengkapnya
Partner
Ketua Partai Gerindra Gresik Jadi Pendaftar Pertama Calon Bupati di Partai Demokrat
Jatim
10 menit lalu
Politik uang harus menjadi musuh bersama agar fokus utama lebih diberikan pada kerja-kerja keras untuk membangun sentra-sentra pertumbuhan ekonomi serta pemberdayaan.
Inilah Alasan Mengapa Socrates Lebih Memilih Diadili Pengadilan Athena daripada Melarikan Diri
Wisata
10 menit lalu
Socrates, salah satu tokoh filsafat paling terkenal dalam sejarah, dihadapkan pada pilihan sulit ketika diadili di pengadilan Athena pada abad ke-5 SM. Meskipun memiliki
Socrates dan Aristoteles, dua filsuf Yunani kuno yang terkenal, memiliki pandangan yang berbeda tentang konsep kebudayaan. Socrates menekankan pada pentingnya pengetahuan
Pertahankan Kabupaten Berkinerja Terbaik Nasional, Bupati Ipuk akan Terima Penghargaan dari Preside
Banyuwangi
19 menit lalu
Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani berkesempatan menerima penghargaan kinerja Pemerintah Kabupaten (Pemkab) terbaik dari Presiden RI, Joko Widodo.inRencananya, Presiden
Selengkapnya
Isu Terkini