VIVAnews – Fraksi Partai Demokrasi Indonesia (FPDI) Perjuangan terus berupaya mendudukkan RUU Pornografi secara yuridis karena yang paling penting adalah pada definisinya. Sebagian besar fraksi ingin pornoaksi dimasukkan ke dalam definisi dan hal itu menjadi kesepakatan politik.
Demikian dikemukakan anggota Panitia Kerja (Panja) RUU Pornografi dari Fraksi PDI Perjuangan, Wila Chandrawila kepada VIVAnews seusai rapat Panja, di gedung DPR, 22 Oktober 2008. Terhadap definisi tersebut, FPDI Perjuangan menyatakan tidak sepakat dan akhirnya soal ini dibawa ke tingkat Pansus.
Menurut Wila Chandra, masih ada perbedaan pendapat di Pasal 4 yang diuraikan terlalu jelas hal-hal yang dilarang. “PDI Perjuangan ingin yang lunak tidak usah dituliskan istilah-istilah yang justru porno itu, sehingga banyak orang berpendapat RUU Pornografi adalah RUU yang porno,” kata Wila Chandra.
Selain itu juga di Pasal 14 tentang seni dan budaya. PDI Perjuangan ingin soal itu diatur di bab lain, namun fraksi lain ingin menghapus semua ketentuan. Padahal jika dihapus justru akan menimbulkan anarkisme. Disebutkan bahwa di Solo, Jawa Tengah sudah terjadi anarkisme ketika mahasiswa ISI mempertunjukkan wayang orang yang pakaiannya minim. Mereka diserang dengan mengatasnamakan RUU Pornografi.
Wila Chandra mengingatkan bahayanya jika definisi pornoaksi dimasukkan ke dalam ketentuan. Semua hal ini nantinya dilaporkan ke Pansus. Tentang posisi fraksi, delapan fraksi setuju dengan isi RUU Pornografi, sedang FPDIP tidak setuju, dan Fraksi Partai Damai Sejahtera tidak hadir.
Dikatakannya, RUU ini memang tidak memasang target waktu penyelesaian. “Dengan demikian FPDI Perjuangan bisa meluruskan beberapa poin dalam RUU ini walau pun berat,” kata Wila Chandrawila.
Bank Mandiri Kembali Raih Peringkat Satu Top Companies 2024 versi LinkedIn
Bank Mandiri menempati posisi pertama Top Companies 2024 Indonesia versi LinkedIn. Top Companies yang dirilis LinkedIn kali ketiga ini menyoroti 15 tempat kerja terbaik.
