VIVAnews - Semua fraksi di DPR sepakat semua lembaga survei, quick count harus dapat surat keterangan dari KPU. Rancangan Undang-Undang Pemilihan Presiden 2009 juga mengatur lembaga survei, quick count, polling dan jajak pendapat. Semua fraksi di Senayan sudah sepakat bahwa lembaga polling dan sejenisnya harus memperoleh surat keterangan terdaftar ke KPU.
Lembaga-lembaga ini menurut Ketua Pansus RUU Pilpres Ferry Mursyidan Baldan dalam jumpa pers, di DPR, Jumat 17 Oktober 2008, didampingi Wakil Ketua Pansus Andi Yuliani Paris dan Tamam Achda, ini juga harus melaporkan status badan hukum ke KPU, susunan kepengurusan, sumber dana dan metodologinya.
Sementara menurut Andi Yuliani Paris, anggota Pansus RRU Pilpres, hal-hal yang akan dilaporkan ke Pansus adalah kewajiban mencantumkan NPWP bagi penyumbang dana kampanye. Materi ini kemudian dihapus.
Materi lain yang dihapus adalah sambutan capres/cawapres atas penetapan hasil pilpres, juga soal pelantikan, jika pasangan capres dan cawapres berhalangan tetap. “Maka perlu dirumuskan apakah MPR akan melakukan pemilihan pasangan capres dan cawapres sebagai pengganti,” katanya.
Materi debat yang akan disampaikan dalam rapat kerja Pansus adalah frekuensi debat yang ditentukan sebanyak lima kali. “Masih terdapat dua materi krusial yang belum memperoleh kesepakatan bulat dari seluruh fraksi dan pemerintah, yaitu presentase dukungan parpol atau gabungan parpol untuk mengusulkan pasangan capres dan cawapres dan untuk rangkap jabatan,” kata Andi Yuliani Paris.
Ditanya Kontrak STY, Erick Thohir Sebut Sepakbola Indonesia di Jalur yang Tepat
Erick Thohir selaku Ketua Umum PSSI kembali mendapat pertanyaan mengenai masa depan pelatih Shin Tae-yong di Timnas Indonesia. Sampai sekarang belum ada kejelasan.
