VIVAnews - Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Agung Laksono, menyatakan rencana Rapat Pimpinan Nasional ulang yang digerakkan dewan-dewan pimpinan daerah tingkat II melanggar aturan dan indisipliner. "Karena melakukan kegiatan-kegiatan yang mengatasnamakan partai tanpa sepengetahuan Dewan Pimpinan Pusat," kata Agung.
Karena itu, Dewan Pimpinan Pusat kemudian menegur secara lisan melalui Dewan Pimpinan Daerah I yang membawahi DPD II itu. "Ini sudah dilakukan tapi secara lisan, dan acaranya sendiri tidak jadi dilaksanakan," kata Agung di gedung parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa 28 April 2009.
Sementara pertemuan sejumlah DPD II dengan bekas Ketua Umum Golkar Akbar Tandjung di Hotel Aryaduta 23 April lalu, tidak masalah karena jumlahnya tidak signifikan. "Tapi kalau dirancang secara khusus atas nama partai secara nasional, itu baru bisa memecah belah partai," kata Agung.
Namun DPP belum memikirkan soal sanksi. "Karena saat ini, partai lebih fokus pada masalah-masalah yang lebih penting," kata Agung.
Jika menggelar pertemuan dilarang, maka memberikan dukungan pada selain yang diusulkan Rapimnas Khusus 23 April 2009 lalu tak masalah. "Kalau sikap orang-perorang yang memberikan dukungan bagi tokoh tertentu, itu tidak jadi soal," kata Agung.
Soal Anggapan Raja Penalti Liga 1, Begini Pembelaan Arema FC
Arema FC menolak anggapan sebagai tim paling diuntungkan oleh wasit karena banyak menerima hadiah penalti di Liga 1. Singo Edan menilai penalti yang mereka dapat murni.
