Golkar Terlalu Terburu-buru Ceraikan Demokrat

VIVAnews - Krisis di tubuh Partai Golkar yang terjadi saat ini tidak terlepas dari sikap partai yang terlalu cepat memutus hubungan dengan Partai Demokrat. Keputusan itu sangat emosional, sehingga berujung pada pembangkangan 25 pimpinan Dewan Pimpinan Daerah partai beringin.

"Keputusan yang emosional ini bisa membuat Golkar salah langkah dalam pilpres," kata Guru Besar Fakultas Ilmu Politik Universitas Indonesia Maswadi Rauf kepada VIVAnews di Jakarta, Selasa 28 April 2009.

Meski begitu, Maswadi menilai keluarnya Golkar dari koalisi yang diambil dalam Rapat Pimpinan Nasional Khusus sudah sah. Karenanya jika 25 DPD melayangkan surat agar Golkar kembali berkoalisi dengan Demokrat merupakan suatu pembangkangan. Para pimpinan DPD itu dinilai sudah menyalahi disiplin partai.

"Sekarang kalau mau kembali ke Demokrat, itu kan tergantung Demokrat menerima atau tidak. Kalau Golkar mau, tentunya Golkar harus menahan malu yang cukup besar karena sudah memutuskan keluar dari koalisi," kata dia.

Jika ke-25 DPD ini bersikukuh mengubah keputusan Rapimnasus, mereka tidak bisa seenaknya melayangkan surat. Sebab keputusan balik lagi ke Demokrat juga harus ditetapkan dalam Rapimnas, seperti halnya keputusan bercerai.

Dalam surat yang dikirim untuk Ketua Umum Partai Golkar Jusuf Kalla, 25 ketua DPD meminta Kalla mengajukan enam nama kader Partai Golkar sebagai calon wakil presiden yang akan berkoalisi dengan Partai Demokrat. Aksi itu dimaksudkan sebagai antisipasi bila Kalla ternyata gagal menggalang koalisi untuk mengusung dia masuk bursa pemilihan presiden 2009.

Keputusan Rapimnasus pekan lalu, kata Maswadi, bukan semata-mata keputusan Jusuf Kalla sebagai pribadi dan sejumlah pribadi di kalangan petinggi partai, tapi sudah keputusan partai.

"Awal mulanya memang karena ketersinggungan pribadi-pribadi, tapi kemudian dikukuhkan dalam Rapimnasus. Jadi keputusan itu hendaknya dipatuhi seluruh anggota partai," kata Maswadi.

Diakui Maswadi, dalam posisi saat ini Partai Golkar memang berat melawan koalisi Partai Demokrat yang mengusung Susilo Bambang Yudhoyono. Sebab Golkar belum punya teman hingga saat ini. Padahal sesuai hasil penghitungan cepat sejumlah lembaga survei, Golkar hanya mengantungi sekitar 14 persen suara, dan itu berarti partai pemenang pemilu 2004 lalu ini tidak bisa melangkah sendirian dalam pilpres.

"Itus aja sudah menjadi persoalan besar. Ini petanda bahaya bagi Golkar. Partai ini harus secepat mungkin mencari teman untuk koalisi," kata dia.

Bumi Resources Masuk 7 Perusahaan Wajib Pajak Terbaik versi DJP Kemenkeu

PT Bumi Resources Tbk (BUMI) berhasil meraih penghargaan sebagai Perusahaan Wajib Pajak yang memberikan kontribusi terbesar ke negara tahun 2023.

VIVA.co.id

26 April 2024