VIVAnews - Uang Rp 100 miliar yang diributkan dalam kasus aliran dana Bank Indonesia dinilai sebagai uang milik Yayasan Pengembangan Perbankan Indonesia. Hal itu diperkuat dalam Peraturan Pemerintah No 63 tahun 2008 tentang Penegasan Pelaksanaan Undang-undang Yayasan no 16 tahun 2001.
Fakta tersebut disampaikan saksi Ratnawati Priyono dalam persidangan dengan terdakwa Oey Hoey Tiong dan Rusli Simanjuntak di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Kamis, 9 Oktober 2008.
Ratnawati yang biasa bertugas di YPPI ini menyatakan Peraturan Pemerintah itu ditandatangani Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Menteri Keuangan Sri Mulyani pada 23 September 2008. Dalam PP itu disebut yayasan dapat memperoloeh bantuan baik dari negara berupa hibah dari masyarakat dan dari luar negeri.
"Jadi (uang) itu merupakan milik yayasan," kata Ratnawati yang menjadi saksi yang dihadirkan terdakwa Oey dan Rusli ini. Ratnawati juga menambahkan sebelum PP ini berlaku itu adalah kekayaaan yayasan.
Kasus ini bermula dari laporan audit Badan Pemeriksa Keuangan yang menyebutkan adanya aliran dana senilai Rp 31,5 miliar ke sejumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Komisi Keuangan dan Perbankan. Dana sebagai biaya diseminasi dan diduga merupakan gratifikasi itu dikucurkan guna menjaga kepentingan bank sentral dalam pembahasan amandemen UU Bank Indonesia dan penyelesaian masalah bantuan likuiditas Bank Indonesia.
Adapun, jaksa penuntut umum Agus Salim mengatakan itu hanya pengalihan isu. Kesaksian ahli tidak terikat karena YPPI berbadan hukum pada 11 Desember 2003. Sementara dana Bank Indonesia keluarnya pada Juni dan Juli 2003. "Jadi penanggung jawabnya masih pada dewan gubernur," kata dia.
Prabowo Bertemu Cak Imin, PAN: Jangan Langsung Artikan PKB Sudah Pasti Gabung
Setelah penetapan KPU, Prabowo selaku Presiden terpiih mendatangi markas PKB untuk menemui Cak Imin. Elite pendukung Prabowo pun ikut merespons.
