Alamat: Kantor Gubernur Provinsi Jambi
Jl. A Yani No.1 Telanaipura
Jambi 36128
Telepon: 0741-66269
Fax: 0741-66269
Email: pemdajambi@yahoo.co.id
Website: www.pempropjambi.go.id
Provinsi ini termasuk dalam kawasan segitiga pertumbuhan ekonomi yang meningkat sebagai akibat dari Spill Over Effect dari tiga Sibajo dan kerja sama IMS-GT yang merupakan segi tiga pertumbuhan Indonesia-Malaysia-Singapore. Selain itu, Provinsi Jambi juga berdekatan dengan pengembangan regional segitiga pertumbuhan Singapura-Johor-Riau (Sijori). Gubernur adalah Zulkifli Nurdin.
Provinsi Jambi berbatasan dengan Provinsi Riau di Sebelah utara, dengan Provinsi Sumatera Selatan di sebelah selatan, dengan Provinsi Sumatera barat di sebelah barat, dan dengan laut Cina Selatan di sebelah timur. Ibukota Provinsi Jambi adalah Jambi.
Jumlah penduduk (Maret 2008) adalah 2,788 juta jiwa dengan kepadatan penduduk sebesar 61 kilometer persegi di tahun 2008.Jumlah penduduk usia produktif sebesar 1,95 juta jiwa (Agustus 2008). Di sisi lain, jumlah angkatan kerja sebesar 1,29 juta jiwa. Angkatan kerja ini terdiri dari jumlah penduduk yang bekerja sebesar 1,22 juta jiwa dan jumlah pengangguran sebesar 66 ribu jiwa. Jumlah penduduk yang bukan angkatan kerja sebesar 667 ribu jiwa.
Tingkat Partisipasi Tenaga Kerja (TPAK) sebesar 65,95 persen dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 5,14 persen.
Jumlah penduduk miskin pada tahun 2007 sebanyak ribu jiwa (10,27 persen) dimana 51,33 persen berada di pedesaan. Upah Minimum Provinsi (UMP) tahun 2008 sebesar Rp 800.000. Jumlah penerima BLT (2005) menurut kategori sangat miskin sebanyak 34 ribu jiwa, miskin sebanyak 78 ribu jiwa, dan mendekati miskin sebanyak 89 ribu jiwa.
SUMBER DAYA
Luas lahan pertanian sebesar 1,2 juta ha dengan produksi mencapai 1,2 juta ton berupa padi, palawija, sayur mayur, tanaman obat-obatan, produksi sayur mayur dan buah-buahan, dan produksi tanaman.
Potensi perikanan tangkap sebesar 107 ribu ton per tahun dan perikanan budidaya tambak sebesar 12 ribu ton.
Di sektor perkebunan, luas lahan mencakup 1,2 juta ha dengan jumlah produksi 240 ribu ton, yaitu komoditas karet, kelapa sawit, kelapa dalam, kelapa hybrid, cassiavera, kopi robusta, dan teh. Budidaya teh terbesar di Indonesia dibangun oleh NV.HVA (Holland Vereniging Amsterdam) pada 1925 yang mulai berproduksi tahun 1930, dan memberikan kontribusi terhadap PDRB sebesar 10,07 persen (2005). Komoditas karet merupakan komoditas unggulan, dimana kapasitas industri per tahunnya adalah sebesar 279 ribu ton per tahun (lihat tabel).
Tabel 1
Nama Perusahaan Perkebunan dan Kapasitas Produksi
Kota/Kabupaten | Perusahaan Perkebunan | Kapasitas (Ton/Tahun) |
Kota Jambi | PT. Batang Hari Tembesi | 25.000 |
| PT. Jambi Waras | 72.000 |
| PT. Angkasa Raya | 14.000 |
| PT. Hoktong | 15.000 |
| PT. Remco | 24.000 |
| Jumlah Kota Jambi | 150.000 |
Batang Hari | PTP. Nusantara VI | 13.500 |
| PT. Aneka Bumi Pratama | 36.000 |
Bungo | PT. Jambi Waras | 72.000 |
Tanjung Jabung Barat | PT. Dasa Anugrah Sejati | 7.500 |
Jumlah | 279.000 | |
Luas hutan mencapai 2,1 juta ha yang terbagi atas hutan produksi sebesar 59,5 persen, hutan lindung 8,89 persen dan hutan wisata atau suaka alam sebesar 31,6 persen. Kayu, getah, dan rotan merupakan hasil utama hutan.
Potensi tambang adalah batubara, gas bumi, dan minyak bumi. Produksi batubara sekitar 50 ribu metrik ton per tahun dengan kabupaten penghasil terbesar adalah Kabupaten Sarolangun dan Bungo. Produksi gas bumi sebesar 178,13 TCF dengan daerah penghasil adalah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan Kabupaten Muaro Jambi.
Tabel 2
Jenis Komoditas Pertambangan dan Lokasinya
No | Jenis Komoditas | Lokasi |
1 | Air Raksa (Hg) | Kab.Merangin
|
2 | Emas
| Kab. Merangin, Kab. Bungo, Kec. Rantau Pandan, Kec. Muara Bungo , Kec. Kuamang |
3 | Batubara | Kab. Bungo, Kab. Tebo, Kab. Merangin, Kab.Sarolangun, Kab. Sarolangun, Kab. Batang Hari, Kab. Tanjung Jabung Barat, Kab. Muaro Jambi |
4 | Batugamping | Kab. Sarolangun, Kab. Merangin |
5 | Marmer | Kab. Merangin, Kab. Kerinci |
6 | Granit | Kab. Bungo |
KONDISI EKONOMI MAKRO TRIWULAN III-2009
Perekonomian mengalami pertumbuhan sebesar 2,35% (qtq), lebih tinggi dibandingkan dengan triwulan II-2009 1,37% (qtq), dimana kontribusi perekonomian oleh sekor pertanian, sektor perdagangan, hotel dan restoran serta sektor industri pengolahan. Ditinjau dari sisi pengeluaran, peningkatan PDRB terutama berasal dari meningkatnya pengeluaran konsumsi rumah tangga yang menandakan semakin membaiknya daya beli masyarakat serta akselerasi belanja pemerintah pada proyek-proyek fisik yang semakin meningkatkan konsumsi pemerintah.
Inflasi Kota Jambi mencapai 2,37% (qtq), meningkat dibandingkan triwulan II -2009 yang mengalami deflasi 0,72% (qtq). Inflasi bulanan: Juli, Agustus, dan September 2009 masing-masing 1,06%(mtm), 0,35%(mtm) dan 0,95% (mtm). Dengan perkembangan tersebut, inflasi tahunan (yoy) meningkat dari 1,10% (yoy) pada Juni 2009 menjadi 1,71% (yoy) pada September 2009.
Laju pertumbuhan PDRB triwulan IV - 2009 diperkirakan masih tumbuh positif, pada kisaran 5,20-5,70% (yoy). Perkembangan harga-harga pada triwulan IV - 2009 diperkirakan akan meningkat dibandingkan dengan triwulan ini.
Tahun 2007 Tahun 2008 Tahun 2009 Trw.I Trw.II Trw.III Trw.IV Trw.I Trw.II Trw.IIIIndikator PDRB - harga konstan (miliar Rp) 14,275 3,669 3,783 3,898 3,947 3,973 4,027 4,122 Pertumbuhan PDRB (y-o-y) 6.82 4.38 6.8 8.53 8.83 8.29 6.47 5.73 Laju inflasi tahunan (y-o-y) Kota Jambi 7.42 5.69 13.99 13.68 11.57 9.16 1.10 1.71
APBD-P Provinsi Jambi (tidak termasuk anggaran pemerintah kota dan
kabupaten) tahun 2009 sebesar Rp 1,67 triliun yang berarti meningkat 3,05% dari APBD yang telah disahkan di awal tahun ini yang sebesar 1,62 triliun. Dari sisi anggaran pendapatan, jumlah anggaran perubahan pendapatan daerah sebesar Rp1.292,67 miliar atau naik 2,85% dibandingkan
anggaran pendapatan di awal tahun yang sebesar Rp1.256,89 miliar
Pendapatan pada tahun 2009 diperkirakan akan meningkat sebesar 2,85% dari jumlah yang telah dianggarkan dalam APBD di awal tahun. Secara nominal, peningkatan pendapatan tersebut disebabkan oleh bertambahnya anggaran pendapatan lainnya sebesar Rp25,05 miliar serta meningkatnya anggaran pos PAD sebesar Rp17,86 miliar (3,72%). Di sisi lain, anggaran dana perimbangan mengalami penurunan sebesar Rp7,13 miliar (minus 0,92%).
Meningkatnya PAD disebabkan oleh meningkatnya retribusi daerah
sebesar Rp12,67 miliar (45,61%). Sementara itu dana bagi hasil pajak dalam
dana perimbangan mengalami penurunan sebesar Rp7,12 miliar (2,66%).
Secara umum, pendapatan daerah masih bertumpu pada jumlah dana perimbangan dengan pangsa sebesar 59,52% dari total pendapatan daerah yang berarti ketergantungan daerah terhadap transfer dana dari pusat sangat besar.
Realisasi pendapatan selama semester pertama tahun 2009 mengalami
penurunan dibandingkan dengan posisi yang sama tahun lalu. Dalam semester pertama ini, realisasi pendapatan baru mencapai 39,21% dari APBD-P atau setara dengan Rp506,80 miliar. Masih rendahnya realisasi pendapatan tersebut dipicu oleh menurunnya penerimaan daerah baik yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) maupun pendapatan transfer dari pusat.
Anggaran belanja diperkirakan akan meningkat sebesar 3,05% dari jumlah yang telah dianggarkan dalam APBD di awal tahun. Secara nominal, peningkatan belanja tersebut dipicu oleh meningkatnya belanja tidak langsung sebesar Rp51,36 miliar (7,49%) sementara belanja langsung diperkirakan mengalami penurunan sebesar Rp1,90 miliar (0,20%). Meningkatnya anggaran belanja tidak langsung sebesar Rp41,17 miliar (35,87%) merupakan upaya pemerintah untuk meningkatkan pemberian belanja bantuan keuangan kepada provinsi/ kabuapaten/kota. Sementara
itu upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan efisiensi anggaran ditunjukkan oleh menurunnya anggaran belanja barang dan jasa sebesar Rp34,29 miliar (8,07%).
Realisasi belanja pemda semester pertama tahun 2009 meningkat jika dibandingkan dengan posisi yang sama di tahun 2008. Namun demikian, belanja pemerintah belum direalisasikan secara optimal dengan baru terealisasi sebesar 23,33% atau sebesar Rp389,63 miliar. Berdasarkan jenisnya, realisasi belanja terbesar secara nominal adalah untuk belanja operasional yaitu Rp251,94 miliar, diikuti oleh belanja modal Rp52,74 miliar.
