SURABAYA POST -- Akibat tak diperhatikan Dinas Pendidikan (Dispendik) dan Bappeko Surabaya, empat bangunan sekolah dilaporkan mengalami lemah kontruksi dan patut dievaluasi. Bahkan, kalau memang tidak layak, bangunan itu harus dibongkar daripada kelak menimbulkan korban jiwa.
Hal ini disampaikan Ketua Komisi C DPRD Surabaya Sachiroel Alim, Rabu (20/1). Keempat bangunan sekolah tersebut di antaranya SMPN 41, SMPN 5, SMPN 9 dan SD Sawahan. "Dispendik Surabaya dan Bappeko harus saling koordinasi dan tidak bersikap masa bodoh lagi," ujarnya.
Bangunan sekolah tersebut menggunakan dana bantuan langsung dari pusat ketika UU Otonomi Sekolah diberlakukan. Akibatnya, sekolah yang diberi bantuan, mulai perencanaan hingga membangun dilakukan sendiri tanpa koordinasi dari dinas terkait di Pemkot Surabaya.
"Seharusnya Bappeko dan Dispendik Surabaya bisa ikut mengawasi. Bukan bersikap masa bodoh, dengan alasan tidak tahu dananya dari mana. Hal seperti ini jangan sampai terulang," ujar legislator asal Partai Demokrat tersebut.
Sementara, Kepala Bappeko Surabaya Tri Risma Harini mengatakan pihaknya sama sekali tidak mengetahui empat sekolah membangun tanpa koordinasi. Bahkan dana yang digunakan juga tidak tahu kalau itu bantuan langsung dari pusat.
"Kita tahunya setelah diminta Dispendik Surabaya bersama-sama melihat langsung di lokasi ada bangunan sekolah yang tidak kunjung selesai dan kontruksinya mengkhawatirkan. Bangunan sekolah ada yang dibangun tahun 2000, tahun 2005. Dan sampai saat ini masih penyelesaian," ujarnya.
Laporan: Purnomo Siswanto
Nasib 5 Polisi yang Ditangkap Terkait Narkoba di Depok
Polda Metro Jaya mengklaim masih mengusut kasus lima oknum polisi diduga pesta narkoba. Dengan begitu, bakal dilakukan pengusutan perihal dugaan pelanggaran etik serta pi
