VIVAnews - Menteri Hukum dan HAM Patrialis Akbar, membantah adanya rencana reshuffle (perombakan kabinet) di Kabinet Indonesia Bersatu jilid II. Isu perombakan kabinet ini menyusul program 100 hari Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono pada 2 Februari mendatang.
"Yang bilang itu siapa, jangan mengada-ada," kata Patrialis kepada wartawan, Senin 18 Januari 2010. Dia mengatakan Presiden belum pernah membahas masalah reshuffle.
"Jangan mengada-ada sesuatu yang tidak kita dengar langsung," ujar politisi Partai Amanat Nasional itu.
Isu yang beredar di publik, salah satu jabatan yang terancam adalah Menteri Keuangan Sri Mulyani yang dikabarkan akan diganti Anggito Abimanyu, Kepala Badan Kebijakan Fiskal yang kini juga menjadi calon Wakil Menkeu.
Namun, sejumlah pihak terkait membantah, termasuk Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa.
DPP Berani Ungkap Indonesia sedang Dilanda Krisis Paling Berbahaya
Ketua DPP BERANI, Lorens Manuputty menyoroti tiga krisis yang terjadi di Indonesia saat pelantikan tersebut. Menurut dia, Indonesia saat ini sedang mengalami krisis yang
