VIVAnews - Departemen Keuangan siang ini, Minggu 13 Desember 2009 berencana membuka rekaman video rapat Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) yang saat ini jadi kontroversi.
"Kemungkinan jam 13.00 WIB di Ruang Mezanine Depkeu," kata Humas Departemen Keuangan, Harry Z Soeratin kepada VIVAnews, Minggu 13 Desember 2009.
Menurut dia, sampai saat ini rencananya memang seperti itu. Namun, "kami belum bisa memastikan. Kemungkinan Ibu Menkeu [Sri Mulyani] akan hadir,"tambah Harry.
Sebelumnya, Departemen Keuangan membantah informasi bahwa pemilik Century, Robert Tantular berada di rapat KSSK.
"Kami tegaskan bahwa dalam rapat KSSK Robert Tantular sama sekali tidak ada," kata Harry Soeratin, Jumat 11 Desember 2009.
"Saya tegaskan bahwa Menteri Keuangan tidak pernah melakukan pembicaraan via telepon. Ada cukup banyak bukti pada saat itu yang melihat," lanjut dia.
*
Anggota Panitia Hak Angket Kasus Century, Bambang Soesatyo, dalam rapat Jumat (11/12) menuturkan bahwa ada rekaman percakapan antara Menteri Keuangan Sri Mulyani, mantan Deputi Senior Gubernur BI Miranda Goeltom, dan Direktur Bank Century Robert Tantular, dalam rapat Komite Stabilitas Sektor Keuangan (KSSK). Rapat itulah yang memutuskan Bank Century (kini Bank Mutiara) diselamatkan.
Keputusan Sri Mulyani terkait status sistemik Bank Century, kata Bambang, juga dipengaruhi oleh Robert Tantular.
Lebih jauh Bambang menuturkan bahwa dalam rekaman percakapan itu, Sri Mulyani juga sempat berbicara kepada Robert. "Sudahlah Robert, sekarang kita sedang rapat tertutup untuk menentukan bail-out," demikian ujar Bambang menirukan kata-kata Sri Mulyani.
Kemudian Robert berkata, "Yang penting kesimpulannya adalah dampak sistemik akibat krisis yang sedang kita hadapi sekarang," kata Bambang menirukan jawaban Robert.
Bambang menegaskan, percakapan itu adalah rekaman rapat resmi.
"Seluruh peserta KSSK pun mengetahui soal percakapan itu," kata Bambang. Karenanya Bambang mendesak agar rekaman percakapan antara Sri Mulyani, Robert Tantular, dan Miranda Goeltom tersebut dapat digali dan dipelajari lebih mendalam.
MK Sebut Sidang Sengketa Pileg Dimulai 29 April 2024
Mahkamah Konstitusi (MK) menyebut sidang perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) untuk calon anggota legislatif atau sengketa Pileg 2024 bakal dimulai 29 April 2024.
