VIVAnews - Partai Demokrat mengatakan ancaman yang saat ini datang kepada Demokrat dan SBY tidak boleh dianggap ringan dan enteng. Untuk menghalangi ancaman tersebut, yang penting adalah melakukan tindakan preventif.
Ketua DPP Partai Demokrat Anas Urbaningrum mengatakan hal yang tak boleh dianggap enteng adalah hal-hal yang terkait dengan pikiran politik di luar konstitusi yang akan merugikan pembangunan demokrasi ke depan. Menurutnya yang terpenting adalah bagaimana mengajak agar demokrasi berjalan pada aturan main yang sudah menjadi konsensus nasional, dan bekerja sesuai aturan.
Ketika ditanya mengenai kecurigaan SBY mengenai aksi peringatan hari antikorupsi dunia pada 9 Desember mendatang dikritik banyak pihak karena dianggap statemen yang blunder, Anas mengatakan kritikan tersebut sah saja sebagai bagian dari demokrasi. Menurutnya berpikir preventif jauh lebih baik. Jalan konstitusional lebih penting untuk menjaga demokrasi.
Dia juga mengatakan secara implisit, pemerintahan yang legitimasi saat ini baru saja dipilih rakyat. Jadi bagi yang ingin menginginkan kekuasaan belumlah pada waktunya. "Tidak pada tempatnya apalagi bagi yang ingin menjadi presiden dan wakil presiden, tunggu saja 2014,"
katanya di lokasi Rapat Pimpinan Nasional Demokrat, Jakarta Convention Center, Minggu 6 Desember 2009.
Sedangkan untuk kasus Bank Century, Anas berpandangan bahwa meski tidak terkait dengan Partai Demokrat dan SBY, namun bisa menjadi "alat" atau "sarana" untuk melakukan kegiatan politik di luar kasus tersebut. Dia juga menolak anggapan adanya kasus Bank Century bisa menjatuhkan SBY. "Enggak itu, jatuh dari mana," katanya.
Anas yakin tidak ada prang Partai Demokrat yang terlibat, karena setiap kader Demokrat harus menggunakan uang yang halal dalam pelaksanaan kampanye. Selain itu audit telah dilakukan oleh KPU dalam kampanye pemilu legislatif dan pemilihan presiden.
"Kalau datanya ada, ke mana pun harus dikejar. Kalau ke kader kami tidak ada. Seluruh data aliran data harus diselidiki jumlahnya berapa," ujarnya.
Anggota DPR Salut Kejagung Berani Usut Dugaan Korupsi di Sektor Tambang
Keberanian Kejagung itu karena seperti mengusut dugaan kasus tambang yang merugikan negara hingga ratusan triliun rupiah.
