Wakil Ketua Umum Golkar Agung Laksono

"Golkar Tampak Pecah, Padahal Solid"

VIVAnews - Mana partai yang paling banyak memunculkan calon presiden dan wakil presiden? Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Agung Laksono, menyebut Partai Golkarlah yang paling banyak mewacanakan kader-kadernya sebagai calon presiden atau wakil presiden. Dengan banyaknya calon itu, Golkar terkesan terpecah. "Tapi sebenarnya tidak. Golkar sampai saat ini terkonsolidasi dengan baik," kata Agung usai sebuah seminar di Yogyakarta, Kamis, 20 November 2008.

Pencalonan presiden dan wakil presiden itu, lanjut Agung, baru dilakukan setelah Pemilu legislatif April 2009 nanti. Sehingga, secara formal, partai belum merespons pencalonan sejumlah kadernya sebagai presiden seperti yang dilakukan Sri Sultan Hamengku Buwono X. "Saat ini partai sedang fokus mempersiapkan diri menghadapi Pemilihan legislatif. Wacana tentang Pemilihan Presiden baru akan dibahas setelah perolehan suara memenuhi target."

Pemilu 2009 ini, Partai Golkar menargetkan perolehan suara 30%. Salah satu cara yang dipakai mendongkrak suara adalah mengubah sistem penentuan calon legislator berdasarkan suara terbanyak. "Ini perubahan yang cukup radikal. Kami menggunakan sistem suara terbanyak untuk menentukan calon legislator," ujarnya.

Selain itu, partai Golkar juga menghadapi agenda pembentukan koalisi partai. "Namun itu belum dibicarakan secara intensif oleh partai. Saat ini jika ada kabar Golkar menjalin koalisi dengan partai lain, itu masih isu dan rumor. Dengan semua partai kami harus berhubungan baik," ujarnya. Pembentukan koalisi adalah agenda penting yang harus dipikirkan secara serius bukan hanya untuk memenangkan calon pasangan presiden dan wakil presiden, namun untuk membentuk pemerintahan yang kuat.

Demokrat Munculkan Nama Dede Yusuf untuk Pilkada Jakarta 2024

Laporan: Rahardian/ Yogyakarta

Ilustrasi KTP.

Pemprov: Warga Jakarta yang NIK-nya Dinonaktifkan Bisa Ajukan Keberatan

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) DKI Jakarta Budi Awaludin mempersilakan warga untuk mengajukan keberatan jika terkena penonaktifan NIK.

img_title
VIVA.co.id
19 April 2024