Murdaya Poo: Kenapa Saya Dipecat PDIP?

VIVAnews - Murdaya Widyawimarta Poo mempertanyakan perihal pemecatannya sebagai salah Ketua di Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Murdaya sendiri sampai siang ini belum menerima surat pemecatan itu.

"Nanti saja saya bicara, ketika saya sudah menerima (surat pemecatan)," ujar Murdaya saat dihubungi VIVAnews melalui telepon, Kamis 3 Desember 2009. "Saya ingin tahu juga kenapa?" katanya.

Ketika ditanyakan, apakah Murdaya sudah pernah dipanggil perihal pemecatan ini, orang yang masuk jajaran 40 terkaya Indonesia versi Forbes ini langsung menutup telepon.

Ketua DPP PDIP, Tjahjo Kumolo, hari ini menyatakan pemecatan Murdaya ini berimplikasi pada pemecatannya sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari daerah pemilihan Banten II.

"Sebagaimana keputusan Rapat Komisi Disiplin Partai yang dibentuk oleh DPP dan diketuai Ketua DPP PDIP Alex Littay dan beranggotakan 6 orang anggota pengurus DPP, keputusan DPP hari ini ialah memberhentikan Murdaya Poo dari keanggotaan Fraksi PDI Perjuangan di DPR, sekaligus memberhentikan dirinya dari jabatan Ketua DPP PDIP, karena ia dinilai melanggar AD ART Partai dan disiplin partai," ujar Tjahjo Kumolo, salah satu Ketua DPP PDIP, dalam pernyataan tertulisnya, Kamis 3 Desember 2009.

Murdaya, kata Tjahjo, terbukti tidak melaksanakan garis kebijakan dan tidak melaksanakan keputusan partai. "Oleh karena itu, Ketua DPP harus memberi contoh kepada struktur partai di bawah, bahwa yang melanggar AD ART Partai dan keputusan kebijakan partai harus mendapatkan sanksi partai," ujar Tjahjo.

Murdaya Poo merupakan suami dari Hartati Murdaya, salah satu penyandang dana Kampanye Calon Presiden dan Wakil Presiden, Susilo Bambang Yudhoyono dan Boediono. Murdaya Poo sendiri pernah menjadi Bendahara PDIP sebelum menjadi Ketua PDIP.

Media Asing Soroti Suporter Indonesia di Qatar, Sebut Jadi 'Mini Jakarta'
Ilustrasi harga tiket pesawat pendorong inflasi.

DPR Tolak Iuran Pariwisata Dibebankan ke Industri Penerbangan, Tiket Pesawat Bisa Makin Mahal

Anggota Komisi VI DPR RI yang juga Wakil Ketua Umum Indonesia Congress and Convention Association (INCCA) Evita Nursanty menolak rencana pemungutan iuran dana pariwisata.

img_title
VIVA.co.id
26 April 2024