VIVAnews - Komisi Pemilihan Umum di beberapa provinsi kesulitan melakukan pengadaan kotak suara dan bilik. Penyebabnya, karena bahan pembuat kotak suara dan bilik harganya lebih mahal dari anggaran yang disediakan Komisi.
"Seperti di Papua, harga satu kotak suara bisa mencapai Rp 500 ribu, kemudian harga bilik mencapai Rp 150 ribu," kata Kepala Biro Logistik KPU, Dalail, di kantornya, Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis, 20 November 2008.
Padahal, lanjut dia, anggaran yang disediakan KPU untuk kotak suara hanyalah Rp 130 ribu per buah dan Rp 75 ribu untuk satu unit bilik. Masalah lain yang dihadapi KPU daerah adalah soal sumberdaya manusia.
KPU Proivinsi, menurut Dalail, juga mengaku kesulitan merekrut Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang memiliki kapasitas sebagai panitia lelang. Kapasitas yang dimaksud itu yakni, pertama memiliki sertifikat lulus kursus pengadaan barang dan jasa berdasarkan kepres nomor 80 tahun 2003. "Atau pernah mengikuti pengadaan yang dilakukan Bappenas tahun 2007," jelas dia.
Beberapa KPU Provinsi sudah datang KPU Pusat dan meminta agar pusat mengirimkan tenaga ke daerah. Akan tetapi, hal tersebut tidak dapat dipenuhi. Sebab, KPU Pusat masih memiliki keterbatasan sumberdaya manusia.
Pilgub Sumut 2024, Edy Rahmayadi Ambil Formulir Pendaftaran ke PDI Perjuangan
Gubernur Sumut periode 2018-2023, Edy Rahmayadi diwakili tim pemenangan mengambil formulir pendaftaran sebagai bakal calon Gubernur Sumut 2024, di Kantor DPD PDIP Sumut.
