Bocoran Audit BPK

Lebih Separuh Bail-out Century Tak Jelas

VIVAnews - Meski Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) baru akan menyerahkan data hasil audit investigasi penyelamatan Bank Century oleh pemerintah ke DPR siang ini, bocoran atas audit tersebut sudah merembes kemana-mana.

Sejak sepekan lalu, kata pengusul hak angket Century dari Fraksi Partai Golkar DPR, Bambang Soesatyo, di Senayan beredar bocoran bahwa tidak kurang dari Rp 3,7 triliun, dari total Rp 6,7 triliun dana talangan Bank Century, tidak bisa dipertanggungjawabkan oleh para perumus dan pembuat kebijakan bail out.

"Kalau diasumsikan presiden pun telah mendapatkan bocoran data yang sama, bisa dipastikan kepala negara akan sangat marah," kata Bambang kepada VIVAnews, Senin 23 November 2009.

Masalahnya, lanjut Bambang, keputusan menyelamatkan Bank Century ditetapkan oleh atau tak bisa dipisahkan dari orang-orang yang selama ini sangat dipercayainya. "Karena merasa sangat terganggu oleh kasus ini, presiden bisa saja ikut mendukung hak angket DPR. Seperti orang kebanyakan lainnya, presiden pun pasti berkepentingan dengan transparansi aliran dana talangan Bank Century agar tidak muncul spekulasi yang merugikan nama baik presiden," kata Bambang.

Presiden sendiri dalam pertemuan dengan pimpinan redaksi sejumlah media massa tadi malam meminta agar kasus Bank Century dibedah habis. Ia gusar mendengar Century disangkutpautkan dengan tim suksesnya.

Dengan kondisi seperti ini, kata Bambang, logikanya fraksi-fraksi DPR pendukung pemerintah mau menjaga pemerintahan berjalan stabil. Mereka dituntut untuk pro aktif membersihkan ganjalan-ganjalan yang bisa merusak stabilitas pemerintahan. "Salah satu ganjalan yang telah mengemuka saat ini adalah kasus Bailout Bank Century," kata dia.

Sudah bukan rahasia umum kalau kasus ini menyeret nama orang-orang kepercayaan presiden (Menteri Keuangan). Kalau mereka tidak mampu menjernihkan masalah dengan penjelasan-penjelasan yang masuk akal, maka orang-orang kepercayaan presiden ini akan terus menjadi sasaran bidik fraksi penyeimbang di DPR maupun publik.

"Kalau sudah begitu, stabilitas pemerintahan menjadi taruhannya Semua partai dan fraksi DPR pendukung pemerintah mestinya tidak boleh mengambil risiko itu. Sebaliknya, risiko itu justru harus dieliminasi," kata dia.

Jangan Asal Obati, Ini Cara Membedakan Antara Jerawat Purging dan Breakout
Sekjen Gerindra Ahmad Muzani di Jalan Kertanegara 16, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Senin 5 Februari 2024

Sekjen Gerindra Sebut Prabowo "The New Sukarno"

Sekretaris Jenderal Gerindra mengatakan kemenangan Prabowo Subianto bukan akhir dari perjuangan melainkan awal perjuangan untuk mewujudkan cita-cita proklamasi.

img_title
VIVA.co.id
29 Maret 2024